Network
"Kemudian saya dipanggil bergabung lagi oleh pak Arny tahun 2021 dan akhirnya berhenti setelah masa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BLJ berakhir pada Juni 2023," sambungnya.
Dia menyatakan bahwa setelah bekerja, ada surat dari Dinas ESDM Provinsi karena sudah tiga tahun tidak beroperasi.
"Setelah saya bekerja di situ ternyata ada surat dari ESDM Provinsi karena sudah tiga tahun tidak jalan takutnya izin dicabut," ungkap saksi.
Saksi juga mengaku bahwa RKAB yang dibuat tidak direspon Dinas ESDM Provinsi karena sudah ada masalah dualisme direksi.
"RKAB 2021, 2022 awalnya saya buat RKAB produksi. Kemudian diminta RKAB konstruksi, kami mengirim RKAB melalui email ke ESDM tapi terakhir kami dapat info bahwa ada dualisme kepengurusan jadi tidak direspon," bebernya.
Ketika ditanya hakim pernah ke lokasi penambangan, saksi mengaku tidak pernah. Namun dia mengetahui adanya leach pad (kolam ekstraksi logam mulia) yang ada di lokasi pertambangan PT BLJ.
"Saya belum pernah ke Site, saya hanya sampai ke Basecamp satu kali bersama pak Arny, dari Site ke Basecamp itu jaraknya 5 kilo. Di sana ada 2 leach pad tapi ukurannya saya tidak tahu," ucapnya.
Dia juga menerangkan PT BLJ belum bisa melakukan produksi pertambangan karena belum memiliki RKAB dan Kepala Teknik Tambang (KTT).
Keterangan itu, secara tidak langsung mengakui adanya aktivitas penambangan ilegal hingga melakukan produksi pertambangan yang dilakukan terdakwa Arny yang saat itu menjabat sebagai komisaris.
Sidang yang dipimpin majelis hakim Erenst Jannes Ulaen selaku Hakim Ketua didampingi hakim anggota Nur Dewi Sundari dan Dominggus Adrian Poturuhu terpaksa ditunda, karena saksi lainnya berhalangan hadir.
