Sebelumnya, KPK telah melakukan pemanggilan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Bima Muhammad Amin, pada Jumat 25 Agustus 2023.
Dalam surat pemanggilan, KPK meminta Kepala PUPR Bima untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait pengadaan barang dan jasa di kota tersebut serta dugaan tindak pidana gratifikasi.***