Network
MANADOKU.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa pada Pemilu 2019, sebanyak 201,7 juta warga Indonesia menerima amplop serangan fajar, menunjukkan keterlibatan sekitar 75 persen dari total populasi 269,6 juta warga Indonesia saat itu dalam politik uang.
Politik uang menjadi perhatian utama, terutama menjelang Pemilu 2024 yang akan diadakan dalam enam bulan mendatang.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK, Wawan Wardiana, menyatakan bahwa sekitar 75 persen dari masyarakat yang terlibat dalam politik uang pada tahun 2019, termasuk 82 persen perempuan.
"Jika kita bedah lagi dari 75 persen, 82 persen di antaranya adalah perempuan. Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya punya peranan penting cegah korupsi," kata Wawan Wardiana.
Baca Juga: PBNU Tetap Netral, Jaga Jarak dengan Partai Politik Manapun
Hajar serangan fajar
Wawan Wardiana berharap para tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, dapat membantu KPK dalam memerangi politik uang dengan memberikan contoh positif dan edukasi kepada masyarakat.
"Tokoh Agama, misalnya bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat. Pun demikian dengan tokoh masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi," tutur Wawan Wardiana.
KPK terus fokus pada pendidikan dan pencegahan korupsi, serta mengampanyekan 'Hajar Serangan Fajar' menjelang Pemilu 2024 dengan harapan menghilangkan politik uang sepenuhnya dari pemilu mendatang.
"Celah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena itu, KPK terus gencar memberikan pendidikan dan pencegahan antikorupsi yang tidak ada batasnya dengan mendekatkan diri kepada masyarakat," ujar Wawan Wardiana.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mencatat bahwa politik uang yang masih marak di Indonesia disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum sejahtera bagi 50 persen masyarakat, serta tingkat pendidikan yang belum memadai.
Baca Juga: Tips Agar Konten SEO Friendly dan Ada di Peringkat Atas Mesin Pencari
“Saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak kalau kita ingin demokrasi kita sehat,” kata Wakil KPK Alexander Marwata kepada wartawan Selasa, 15 Agustus 2023.
Marwata menekankan bahwa kesehatan demokrasi juga bergantung pada integritas masyarakat sebagai pemilih.
“Kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apa pun,” ujar Alex.***
**Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul: KPK: 201,7 Juta Warga Terima Amplop Serangan Fajar pada Pemilu 2019, Mayoritas Perempuan.***
