Network
MANADOKU.COM - Akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Ferry Liando memberikan apresiasi kepada calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai politik pengusungnya untuk mengusut dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
"Sebab tujuannya sangat baik bagi kualitas pemilu. Bagi pihak pro demokrasi pasti akan setuju dan akan berdiri di belakang beliau (Ganjar Pranowo) untuk perjuangan," ujar Ferry Liando, Kamis 22 Februari 2024.
Meski demikian, dia menilai upaya Ganjar untuk mengusut dugaan pelanggaran melalui mekanisme hak angket di DPR RI cukup keliru. Alasannya, hal itu sudah jelas melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Undang-Undang Pemilu menyebut bahwa untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran Pemilu, maka pihak yang memiliki kewenangan adalah Bawaslu, bukan DPR," terangnya.
Baca Juga: Tentang Polemik Sirekap, Begini Tanggapan Dosen Fisip Unsrat Manado
Dia menjelaskan, Bawaslu memiliki tiga kewenangan berkaitan dengan penanganan pelanggaran Pemilu. Bawaslu disebutnya, menangani laporan berkaitan dengan pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tata cara, mekanisme atau prosedur oleh peyelenggara ataupun peserta.
Bawaslu juga, kata dia, menangani dugaan pelanggaran pidana apabila ada peserta yang melakukan kecurangan. Ada juga kewenangan penanganan dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran terhadap Undang-Undang lainnya, seperti netralitas ASN, Aparat, Hoax dan lainnya.
"Jika KPU ada dugaan melakukan pelanggaran penghitungan, pencatatan atau rekapitulasi, maka mekanismenya bisa melalui proses penanganan pelanggaran administrasi atau kode etik," ungkapnya.
Adapun jika penanganan pelanggaran pemilu diajukan melalui mekanisme hak angket di DPR RI, lanjutnya, hal itu justru akan berdampak pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu.
"Jangan berusaha menyelesaikan suatu masalah dengan memunculkan masalah baru. DPR itu institusi politik, bukan lembaga penyelenggara pemilu dan bukan juga lembaga hukum," pungkasnya.
Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Ganjar telah mengajak partai-partai pengusung untuk menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Dia menilai pelaksanaan Pilpres 2024 diduga sarat dengan praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis pada Senin, 19 Februari 2024.
Mantan Gubernur Jawa Tengah mengungkapkan, hak angket menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan," ucapnya.
Ganjar mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada dua partai pengusung yang memiliki kursi di DPR RI, yaitu PDIP dan PPP, dalam rapat internal TPN pada Kamis, 15 Februari 2024 lalu.
Meski begitu, usulan tersebut harus mendapat dukungan dari partai lain agar memperoleh syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.
"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," tutur dia.***
