Network
Untuk besaran uang yang diberikan, ungkap Kaka, bervariasi dan biasanya dilakukan di daerah yang minim pengawasan.
Menyuap KPPS hingga tingkat Kecamatan
Petugas penyelenggara pemilu, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki peran yang sangat krusial, khususnya ketika penghitungan suara. Karena itu, mereka menjadi "rawan digoda untuk berbuat curang".
Kecurangan yang biasanya terjadi, beber Kaka," petugas KPPS ditawari uang agar mau 'mentransfer perolehan suara' dari caleg yang tak punya saksi di TPS.
"Jadi caleg yang tidak punya saksi itu berpotensi mengalami pengurangan atau pengalihan suara ke calon yang menguasai TPS itu dan diperkuat adanya pemberian uang."
Intimidasi penyelenggara pemilu
Menurut Sekjen KIPP, intimidasi dari aparatur negara kepada penyelenggara pemilu akan menjadi fenomena kecurangan yang dikhawatirkan bakal meningkat di Pemilu 2024.
Bahkan, lanjutnya, dalam pertemuannya dengan petugas pemilu di daerah, mereka mengaku merasa tidak nyaman dengan kehadiran langsung aparat polisi, TNI, maupun aparatur desa saat menggelar rapat.
Padahal, pada pemilu-pemilu sebelumnya tak ada aparat yang datang. Mereka biasanya memantau lewat kamera CCTV yang terpasang di kantor KPU daerah.
"Para petugas pemilu ini agak kurang bebas ketika dalam acara-acara rapat ada aparat datang. Walau sah-sah saja ada polisi atau tentara, cuma ada ketidaknyaman."
Dia khawatir, kehadiran fisik aparat polisi/TNI maupun aparatur desa/kecamatan/kelurahan yang menjadi kader partai tertentu mendatangi TPS.
Di sana, aparatur pemerintahan bisa saja mendekati pemilih dan secara terselubung mengajak agar memilih calon tertentu.
