Network
Menurutnya, yang ada adalah kegagalan sistem dalam SIPOL. Ia mengungkapkan, ada perbedaan dalam data riil dan data dalam SIPOL. "Data riil partai politik memang MS tapi dalam SIPOL justru BMS," kata Salman.
Hal ini pun dianggapnya sebagai kegagalan sistem dalam SIPOL karena aplikasi ini tidak dapat membaca data yang telah diinput berulang-ulang sebelumnya. "Ibu Yessy saat itu sedang berada di luar kota saat ini terjadi," ungkap Salman.
Salman menambahkan, antara Yessy dengan dirinya dan Teradu I dan Teradu III memang tengah dalam hubungan dingin sejak hasil verifikasi faktual kabupaten dan kota se-Kabupaten Kota direkapitulasi di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, pada 6 November 2022.
Hal inilah, lanjut Salman, yang membuat Yessy tidak mengetahui permasalahan dalam SIPOL karena komunikasi yang tidak baik di antara Yessy dengan tiga Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara.
"Sudah ada perbedaan pendapat pada tanggal 6 November dan itu lebih keras lagi pada tanggal 7 November," ucapnya.
Teradu V Carles Y. Worotitjan juga mengamini ucapan Salman terkait kegagalan sistem dalam SIPOL. Menurutnya, admin SIPOL memiliki otoritas masing-masing yang tidak dapat mengganggu satu sama lain.
Singkatnya, admin SIPOL KPU tingkat provinsi tidak dapat mengubah unggahan admin SIPOL KPU tingkat kabupaten/kota. "Kenapa ada perintah dari Sekjen KPU? Karena ada persoalan seperti itu (kegagalan sistem)," kata Carles, seperti dikutip dari DKPP.***
