MANADOKU.com – Senator DPD RI dari Sulawesi Utara, Hi. Djafar Alkatiri secara tegas menolak rencana pertemuan kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang dijadwalkan akan berlangsung pada 17-21 Juli 2023 mendatang di Jakarta.
Menurut Senator Djafar Alkatiri, pemerintah dan organisasi keagamaan harus menolak rencana tersebut karena dianggap bertentangan dengan moralitas bangsa.
Dalam pandangannya, Senator Alkatiri menyatakan bahwa toleransi bukan berarti mengabaikan karakter dan nilai moralitas masyarakat yang selama ini menjadi kultur toleransi dalam masyarakat Indonesia.
"Tolerasi tidak mengabaikan karakter dan nilai moralitas masyarakat yang selama ini menjadi kultur toleransi dalam masyarakat Indonesia," ujar Alkatiri, Rabu 12 Juli 2023.
"Kita memiliki sistem pendidikan dan aturan yang tidak pernah memberi ruang bagi LGBT secara formal kecuali menghormati hak hidup dasar mereka," sambungnya.
Baca Juga: Begini Pesan Ketua IPHI Sulawesi Utara Djafar Alkatiri saat Pelepasan Jamaah Calon Haji
Senator Alkatiri menekankan bahwa kebebasan di Indonesia harus terukur dengan nilai-nilai dan karakter luhur masyarakat yang sangat memegang nilai-nilai agama.
Senator Djafar Alkatiri juga merujuk pada putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Dunia di Strasbourg, Perancis, yang menyatakan dengan suara bulat bahwa tidak ada hak untuk pernikahan sesama jenis.
Keputusan tersebut diambil oleh 47 hakim dari 47 negara Dewan Eropa yang merupakan anggota Pengadilan Paripurna Strasbourg, yang dianggap sebagai pengadilan hak asasi manusia paling penting di dunia.
"Putusan ini didasarkan pada pertimbangan filosofis, antropologis, dan hukum positif yang menunjukkan bahwa pernikahan sesama jenis tidak diakui secara universal," jelasnya.
Mantan Sekretaris Jenderal Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) berpendapat bahwa masyarakat Indonesia juga harus memahami putusan ini untuk menghindari terjebak dalam isu-isu yang menggunakan alasan hak asasi dan toleransi.
Ia menyampaikan bahwa isu ini harus dilihat dalam konteks nilai-nilai dan pandangan dunia yang telah disepakati secara internasional.
Sebagai seorang senator yang mewakili masyarakat Indonesia, Djafar Alkatiri menyuarakan pandangan bahwa pemerintah dan organisasi keagamaan harus menjaga moralitas bangsa dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Hoax! Seks Akan Dilombakan di Swedia, Mencakup Rayuan hingga Pijat Tubuh
Tanggapan MUI
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis menegaskan penolakan keras terhadap rencana gelaran perkumpulan aktivis lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) tingkat Asia Tenggara, ASEAN SOGIE Caucus yang rencananya akan digelar di Jakarta pada 17-21 Juli 2023.
"Astaghfirullah. Ini sdh menyimpang terus masih mengampanyekan lagi. Saya selamanya menolak penyimpangan ini, khususnya di Indonesia," ujar Cholil Nafis dalam cuitan Twitter-nya.
Lebih lanjut, Cholil Nafis menegaskan bahwa LGBT sangat bertentangan dengan agama hingga pancasila.
"Jangan sampai dianggap normal apalagi dilegalkan. Ini bertentangan dg agama, Pancasila dan kenormalan manusia. Tolak!" ujarnya.
Senada dengan Cholil Nafis, pegiat media sosial Hilmi Firdausi juga mengecam keras rencana pertemuan komunitas LGBT dalam jumlah besar itu.
Hilmi, lantas mengajak masyarakat umum untuk sama-sama menolak gelaran acara tersebut, terlebih dengan Pancasila yang masih menjadi dasar negara Indonesia.
"Innalillahi wa innailaihi rooji'uun. Jika Pancasila masih menjadi dasar negara, maka seharusnya seluruh lapisan masyarakat menolak sesuatu yang melanggar norma agama dan norma susila," ujar Hilmi Firdausi dalam cuitan akun Twitter-nya.
ASEAN SOGIE Caucus sempat mengumumkan ajakan kepada aktivis LGBT yang berbasis di Malaysia, Thailand, Laos, Singapura, dan negara-negara lain di Asia Tenggara untuk ikut dalam perkumpulan selama lima hari.
Acara perkumpulan yang dijuluki ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) disebut-sebut sebagai wadah untuk saling terhubung serta memperkuat advokasi satu sama lain.
Meski begitu, perkumpulan itu memilih tidak menyebutkan lokasi tepat berlangsungnya acara, selain posisi umum di Jakarta yang terpilih sebagai tuan rumah.
Alih-alih detail, mereka hanya mengungkapkan bahwa segala agenda dalam acara akan dilakukan selama lima hari.***