Network
MANADOKU.com - Kasus mafia tanah khususnya yang terjadi di Sulawesi Utara harus diberantas hingga ke akarnya.
Sebab, adanya kasus mafia tanah ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah di provinsi Sulawesi Utara.
Padahal, sejauh ini kinerja Pemerintah di Sulawesi Utara sudah cukup memuaskan masyarakat.
Hal itu diungkapkan politisi Yerry Tawalujan saat menanggapi maraknya kasus mafia tanah akhir-akhir ini di Sulawesi Utara.
Baca Juga: Yerry Tawalujan: Sistem Proporsional Tertutup dalam Pemilu Langkah Mundur bagi Demokrasi
Yerry Tawalujan yang sekarang ini menduduki jabatan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesra mengaku sangat risau dengan menjamurnya pemalsuan sertifikat atau penggandaan sertifikat tanah di Sulawesi Utara.
"Saya merasa galau karena kasus mafia tanah itu sudah menjadi rahasia umum di publik Sulawesi Utara dan dari mulut ke mulut sudah menjadi buah bibir di masyarakat," ujarnya, Jumat 14 April 2023.
Yerry Tawalujan meminta negara untuk bisa hadir menangani kasus tanah yang dilakukan oleh mafia tanah ini.
"Karena kalau kasus ini ada, artinya ada ketidakadilan yang jelas-jelas dapat menyinggung rasa keadilan di masyarakat," ungkapnya.
"Ini nantinya bisa menjadi bom waktu khususnya di masyarakat Sulawesi Utara. Apalagi kalau ada penyerobotan tanah karena ada sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh ATR atau BPN," sambungnya, menjelaskan.
Yerry Tawalujan menjelaskan bahwa kondisi ini cukup berbahaya. Sebab, ketidakadilan yang ditumpuk terus-menerus di masyarakat bisa menjadi api dalam sekam yang nantinya berdampak pada tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.
"Pelakunya harus dihukum dan harus ada tindakan tegas dari negara dalam hal ini penyelenggara negara yaitu pemerintah untuk bertindak tegas terhadap bahkan aparatnya sendiri, kalau ada aparat penyelenggara negara yang bermain-main dengan penggandaan sertifikat atau penerbitan sertifikat palsu," tambahnya.
"Seharusnya pihak kepolisian atau Polda bahkan pemerintah provinsi harus berani dan tegas karena negara tidak boleh kalah dengan mafia tanah," pungkasnya.
Petinggi KPK Turut Jadi Korban Mafia Tanah
Mafia tanah terus melakukan kejahatan yang tampaknya tak berujung. Banyak warga yang telah menjadi korban dari kebiadaban mereka, termasuk keluarga dari salah satu petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi korban dalam kasus mafia tanah terbaru ini.
Sekarang giliran ahli waris RO Worotikan yang mengalami nasib serupa. Sekitar 14 hektar tanah di area Ring Road Manado diduga telah menjadi target empuk para pelaku yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini dikonfirmasi oleh kuasa hukum ahli waris, David SG Pella SH, dalam sebuah konferensi pers di Hotel Aryaduta Manado pada hari Kamis, 13 April 2023.
Pella menjelaskan bahwa kliennya adalah ahli waris dari RO Worotikan, yang secara sah memiliki lokasi tanah di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Minahasa dengan luas sekitar 141 ribu meter persegi.
Ini didukung oleh surat keterangan hak milik nomor 22/SKHM/S/IV-78 yang dikeluarkan pada April 1978 oleh Hukum Tua Sawangan, Kabupaten Minahasa saat itu, yaitu Max Dondokambey.
Namun, menurut Pella, sekitar lima tahun yang lalu, antara tahun 2015 hingga 2017, Kepala ATR/BPN Minahasa menerbitkan sertifikat hak milik.
"Klien kami, ahli waris RO Worotikan, meminta bantuan kami untuk menegakkan hukum dan mengembalikan hak mereka atas lahan yang tidak hanya diserobot oleh oknum, tetapi juga dibantu oleh pemerintah dalam menerbitkan sertifikat tanpa dasar hukum," tegas Pella.
Dia menjelaskan bahwa ada empat hal yang menjadi posisi krusial yang dihadapi oleh ahli waris RO Worotikan. Proses penyelesaian telah berlangsung sejak tahun 2018, namun belum selesai.***
