Network
MANADOKU.COM – Ada temuan menarik dari viralnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Indonesia setelah dilantik pada Kamis 25 Januari 2024 lalu.
Selain keluhan kualitas makanan saat pelantikan dan dugaan pemotongan uang bimtek, KPPS juga menjadi makin ramai dibicarakan karena adanya temuan di beberapa daerah yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Di Soppeng, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten menemukan sebanyak 26 orang anggota partai politik dilantik menjadi KPPS.
Mereka bertugas di Kecamatan Citta, Ganra, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau dan Kecamatan Marioriwawo.
Baca Juga: Bagaimana Sejarah KPPS Sejak Dulu hingga Sekarang? Pernahkah Berganti Nama?
Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng, Muhammad Hasbi mengaku telah menindaklanjuti hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan dengan melayangkan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Soppeng, dan menunggu respon selama 1x24 jam.
Di Blora, Jawa Tengah, juga terungkap ada dua pengurus partai politik yang masuk dan telah dilantik menjadi anggota KPPS.
Bawaslu Kabupaten Blora menemukannya setelah menerima laporan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Jepan.
Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim membenarkan temuan tersebut dan menjelaskan bahwa laporan berasal dari klarifikasi Panwascam Jepan.
