Network
"Keputusan untuk memecat Menteri Pertahanan hari ini meyakinkan saya bahwa saya tidak bisa lagi mewakili pemerintahan ini,” tulisnya.
Memanasnya situasi dan kondisi Israel terjadi setelah Pemerintah Israel mengumumkan rencana reformasi sistem peradilan itu pada bulan Januari lalu.
Menurut pemerintah, reformasi diperlukan untuk memulihkan keseimbangan antara eksekutif dan yudikatif, dengan mengklaim bahwa hakim telah menjadi terlalu "intervensionistik.”
Dampak dari reformasi tersebut adalah Pemerintah Israel akan mendapatkan kuasa dalam memilih hakim, sedangkan kekuasaan Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan undang-undang akan terbatasi.
Sementara para penentang reformasi menilai pemerintahan koalisi ultra kanan sedang berusaha mengikis pemisahan kekuasaan di Israel dan menempatkan negara itu menuju jalan otokrasi.
Adapun Menteri Kebudayaan Israel Micky Zoharm yang adalah sekutu dekat Netanyahu, mengatakan bahwa partainya akan mendukung perdana menteri jika dia menunda reformasi tersebut.
Sebagai informasi, Likud adalah partai terbesar dalam koalisi pemerintahan, namun hanya menyumbang sekitar setengah kursi di parlemen Israel, Knesset.***
