MANADOKU.COM - Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan salah satu komponen paling penting untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sebab, KPPS adalah ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu, termasuk melayani hak pilih masyarakat dan peserta pemilu.
Makanya, saat isu dugaan pemotongan hak KPPS mulai dari bimbingan teknis hingga honor muncul ke permukaan, banyak orang yang secara beramai-ramai membahasnya.
Hal yang paling sering dibahas adalah tugas dan tanggung jawab, hingga nilai besaran honor yang akan diperoleh setiap anggota KPPS.
Pada kesempatan ini, MANADOKU.COM akan membahas tentang sejarah dari penyelenggara pemungutan suara di TPS ini.
Baca Juga: Dituding Potong Hak KPPS, KPU Manado Sampaikan Hal ini
Sejarah Pemilu di Indonesia
Pemilu 2024 nanti akan menjadi pemilihan umum yang ke-13 kalinya, setelah pemilu 1955 yang memilih DPR dan Badan Konstituante pada waktu berbeda, Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019.
Sejak tahun 1955 hingga sekarang ini, Pemilu dilaksanakan oleh badan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa.
Meski begitu, sebagaimana pernah ditulis oleh Andreas Pandiangan dalam The Journal of Society and Media 2018, Vol. 3 (1), ternyata nama badan penyelenggara pemilu beberapa kali mengalami perubahan.
Perubahan Nama
Berikut ini adalah detail perjalanan badan penyelenggara pemilu sejak tahun 1955:
1955: Pemilu diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Di tingkat daerah tingkat II disebut Panitia Pemilihan Kabupaten, di tingkat kecamatan disebut Panitia Pemungutan Suara, sedangkan di tingkat kelurahan ada Panitia Pendaftaran Pemilih.
1971 - 1997: Pemilu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Di tingkat Provinsi disebut Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat I, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat II. Adapun di tingkat kecamatan dinamakan Panitia Pemungutan Suara, dan tingkat desa dan kelurahan Panitia Pendaftaran Pemilih.
1999: Penamaan untuk penyelenggara Pemilu tingkat pusat pada tahun 1999 mengalami perubahan dari PPI menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tetap menggunakan PPD Tingkat I dan PPD Tingkat II. Pada awal era reformasi ini, penamaan untuk penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan berubah menjadi Panitia Pemilu Kecamatan (PPK). Pun dengan tingkat desa dan kelurahan yang menjadi Panitia Pemungutan Suara.
2004-2024: Pada tahun 2004, KPU ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat pusat, sedangkan di tingkat provinsi disebut KPU Provinsi. Begitu pun dengan tingkat kabupaten dan daerah disebut KPU Kabupaten/Kota. Untuk tingkat di bawahnya tidak mengalami perubahan.
Secara keseluruhan, nama penyelenggara pemungutan suara di tingkat paling bawah atau di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak mengalami perubahan, tetap dinamakan KPPS.***