Network
Satu orang guru honorer yang mengajar pada hari itu menangani kelas 1 sampai kelas 6 dengan sistem kelas digabung-gabungkan. Sudah pasti proses pembelajaran akan jauh dari kata maksimal karena hanya ditangani oleh satu guru saja dalam satu hari. Saya pun berinteraksi dengan para siswa, yang saya perhatikan saat itu siswa kelas 6 SD sedang mengerjakan tugas dari gurunya untuk menggambar dan mewarnai. Begitu juga dengan SMPN 2 Nanusa di Miangas, ada beberapa guru mata pelajaran yang tidak tersedia seperti guru Bahasa Inggris dan IPA. Solusi mereka yakni dibantu oleh guru-guru honorer yang beberapa diantaranya hanya lulusan SMK untuk melengkapi kebutuhan tenaga guru.
Secara keseluruhan, bangunan sekolah perlu diperhatikan baik ruangan kelas, laboratorium, ruang guru, rumah dinas guru. Begitu juga dengan fasilitasnya seperti komputer, alat praktek yang harus sesuai kebutuhan (terkadang menjadi mubazir karena tidak terpakai), buku ajar dan buku bacaan.
Kondisi ini membuat disparitas pendidikan yang semakin jauh, sehingga anak-anak lulusan dari Miangas seperti SMKN 2 Talaud di Miangas harus banyak menyesuaikan ketika melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Faktanya ada siswa-siswi SMK yang tidak bisa mengoperasikan komputer pada level dasar seperti tidak tahu posisi spasi, pegang mouse, apalagi mengetik dan tingkatan-tingkatan keterampilan penggunaan komputer selanjutnya.
Siswa SMK yang bisa hannyalah mereka dengan orang tua yang punya fasilitas laptop untuk pekerjaan dan atau yang mampu saja. Pada waktu bersamaan, sekolah tidak dilengkapi dengan fasilitas komputer untuk siswanya. Begitu juga dengan jaringan internet, sanggatlah dibutuhkan karena mempengaruhi efektivitas komunikasi serta mutu tenaga pengajar dan pelajar di tengah dunia pendidikan yang serba digital. Pernah terjadi di SMKN 2 Talaud di Miangas internet sudah mati ketika ujian ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) sementara berlangsung.
Itu pun sekolah sudah mengeluarkan uang untuk menggunakan WIFI khusus dengan kapasitas rendah dan harga yang tergolong mahal.
Selanjutnya jumlah tenaga pengajar yang harus diperhatikan kesesuaiannya dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu harus dilakukan jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan wilayah perbatasan sebagai gerbang negara dan atau halaman depan negara. Tentu dengan memperhatikan kesejahteraan para guru seperti tersedianya berbagai fasilitas penunjang mengajar dan merealisasikan tunjangan khusus perbatasan karena kondisi pulau dengan harga sembako dan biaya hidup yang sangat mahal.
Selain itu, mengakomodasi para sarjana khususnya sarjana pendidikan dari penduduk asli Miangas perlu dicarikan mekanisme khusus dalam perekrutannya.
Faktanya, tidak sedikit yang mengambil jatah formasi ASN guru di Miangas kemudian setahun mengabdi diduga langsung melakukan lobi ke pimpinan dinas dan minta dipindahkan. Bahkan dari laporan para guru dan warga Miangas, ada yang belum setahun sudah minta pindah ke daerah lain padahal mereka ambil jatah CPNS (ASN) guru Miangas dan itu pun diizinkan oleh para pimpinan.
Potret rapuh pendidikan di Miangas baik bangunan fisik, bangunan SDM maupun tata kelolanya perlu menjadi perhatian pemerintah. Namun jejaring kebijakan (policy networks) juga harus dilakukan baik oleh aktor pemerintah pada level daerah sampai ke level nasional serta aktor non pemerintah.
