MANADOKU.COM – Ke depan, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang terlibat konflik kepentingan tidak boleh ikut memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi.
Hal itu ditegaskan Bakal Cawapres pendamping Capres Ganjar Pranowo, Mahfud MD di Jakarta, pada Senin 23 Oktober 2023 kemarin.
Mahfud menjelaskan bahwa ketidakbolehan hakim MK yang terlibat konflik kepentingan untuk ikut memutuskan suatu perkara atau permohonan uji materi, karena ada asas-asas dalam pengadilan yang harus ditaati.
"Dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya, misalnya, yang paling terkenal itu kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili," kata Mahfud MD.
Baca Juga: 'Gadis Kretek' Tayang di Netflix 2 November 2023, Simak Sinopsisnya
Dia menegaskan bahwa hakim harus bebas dari seluruh konflik kepentingan yang menjadi bagian dari asas-asas dan prinsip penegakan hukum.
Hal ini, kata Mahfud, menjadi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi.
Meski demikian, lanjutnya, putusan yang telah disampaikan majelis hakim dalam persidangan menjadi keputusan hukum yang final dan mengikat.
"Putusan MK itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat. Apapun isinya tetap harus dilaksanakan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
Jika putusan MK tidak dijalankan, maka akan berakibat pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Oleh sebab itu, ini harus kita terima sebagai kenyataan, karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu inkracht dan harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini,” kata dia.
Mahfud juga meminta masyarakat untuk mengikuti proses pemeriksaan etik yang berjalan kepada para hakim, terutama mereka yang diduga melanggar etik.
"Sekarang ini sedang berproses di Majelis Kehormatan (MK)," kata dia.***