MANADOKU.com – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan mengumumkan amnesti besar-besaran untuk legalisasi ratusan ribu hektar perkebunan kelapa sawit yang telah didirikan secara ilegal di kawasan hutan.
Langkah ini dilakukan menyusul lonjakan drastis jumlah perkebunan ilegal yang telah menjadi isu kontroversial di negara ini.
Menteri Koordinator Bidang Investasi, Luhut Pandjaitan, menjelaskan alasan kontroversial di balik keputusan ini dalam konferensi pers pada 23 Juni 2023 lalu, seperti dikutip dari Mongabay, Senin 7 Agustus 2023.
Ia menyampaikan bahwa situasi yang rumit ini memaksa pemerintah untuk memberikan legalitas pada perkebunan ilegal tersebut sebagai langkah solutif.
Baca Juga: Indonesia bersama Dua Negara lain Dianugerahi Penghargaan dari Pemerintah Arab Saudi
"Kita harus mencari jalan keluar dari masalah ini. Melegalkan perkebunan ilegal ini adalah langkah logis, meskipun kontroversial," ujar Luhut.
Dalam upaya untuk memastikan bahwa legalisasi berjalan dengan baik, pemerintah telah membentuk tim khusus di bawah kepemimpinan Luhut.
Tim ini bertugas untuk mengembangkan sebuah dashboard inovatif yang akan memfasilitasi proses legalisasi.
Dengan menggunakan teknologi drone dan gambar satelit, tim tersebut akan melakukan pemeriksaan acak untuk memverifikasi data yang diajukan oleh pemilik perkebunan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong seluruh bisnis di sektor kelapa sawit untuk berpartisipasi aktif dengan melaporkan status perkebunan mereka serta semua izin yang dimiliki.
Presiden Joko Widodo berharap bahwa langkah ini akan membantu meningkatkan pengelolaan industri kelapa sawit secara keseluruhan.
"Kami ingin memastikan bahwa semua bisnis patuh pada hukum dan memberikan data yang akurat. Dengan adanya kerjasama dari semua pihak, kami yakin dapat mencapai tujuan ini," kata Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Kembali Jualan, Raffi Ahmad Ingin Cetak Rekor Baru di Shopee Live Malam Ini
Batas Waktu Pengajuan Program Amnesti
Hingga saat ini, sekitar 237.511 hektar perkebunan ilegal telah berhasil dilegalkan melalui program ini sejak awal tahun 2023. Pemerintah juga telah mengidentifikasi pemilik dari 543.411 hektar lahan perkebunan ilegal, yang melibatkan 616 perusahaan kelapa sawit, hingga akhir tahun 2022.
Batas waktu bagi operator perkebunan untuk mengajukan program amnesti berakhir pada 2 November 2023.
Harapan besar ada pada keberhasilan tim khusus yang dipimpin oleh Luhut Pandjaitan dalam mengawal proses legalisasi ini menuju kesuksesan yang lebih besar untuk industri kelapa sawit Indonesia.***