Network
MANADOKU.COM - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sulawesi Utara (Sulut) Hi Sarbin Sehe berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut akan menerbitkan Perda Haji di provinsi itu.
"Kami berharap DPRD Sulut dapat menerima Ranperda Standarisasi Biaya Lokal Haji, membahas dan menetapkannya menjadi Perda," kata Hi. Sarbin, di Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023 kemarin.
Dia meminta lembaga DPRD, Pemerintah Provinsi dan seluruh masyarakat Sulut mendukung agar perda tersebut bisa disahkan.
"Kita berharap kepada pemerintah dan DPRD Sulut bisa membahas dan menetapkannya menjadi peraturan daerah karena Insya Allah, Ranperda tersebut sudah masuk dalam daftar pembahasan," jelasnya.
Baca Juga: Ranperda Haji Masik Daftar Pembahasan di DPRD Sulut
Selaku Project Leader, Sarbin Sehe berhasil mempresentasikan seminar terakhir Proyek Perubahan tentang Standarisasi Biaya Lokal Penyelenggaraan Ibadah Haji Melalui Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
Presentasi tersebut disampaikan di hadapan Evaluator, Mentor dan Coach dalam Forum Seminar Laporan Proyek Perubahan.
Kakanwil bersyukur karena seminar telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
"Syukur, alhamdulillah presentasi laporan seminar terakhir proyek perubahan telah selesai dan berjalan dengan baik," katanya.
Kakanwil menyampaikan terima kasih kepada Mentor Prof Nizar Ali, sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Evaluator Abdul Syakur, panitia, pemangku kepentingan lainnya, Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Ketua dan anggota DPRD Sulut, Sekda, Biro Hukum, Biro Kesra dan Sekwan Sulut.
Serta instansi terkait, pimpinan kampus, pimpinan lembaga/ormas keagamaan, tim efektif dan semua pihak atas bantuan dan dukungan dalam capaian tahapan jangka pendek dan menengah dari proyek perubahan ini.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berterima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas bantuan dan dukungan sehingga implementasi proyek perubahan ini bisa sampai pada jangka pendek dan menengah," tambahnya.
Dukungan DPRD Sulut
Sementara itu, legislator DPRD Sulut dari Dapil Manado Hi. Amir Liputo menyatakan bahwa pembahasan terhadap Ranperda Haji akan segera dibahas di tingkat DPRD.
"Ini akan menjadi produk hukum perda inisiatif DPRD," ungkap Liputo.
Makanya, lanjutnya, ada tahapan yang harus dilalui sebelum ditetapkan sebagai perda. Di antaranya adalah sosialisasi ranperda.
"Dari sosialisasi itu nantinya kita akan mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat terkait ranperda ini," ujarnya.
Dia juga berharap Perda Haji nantinya bisa disahkan sebelum periode anggota DPRD Sulut berakhir tahun depan.***
