Network
MANADOKU.COM -- Berbagai bentuk aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat luas tentunya merupakan tindakan melawan hukum.
Siapapun yang melakukannya pasti akan berurusan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian.
Namun ternyata, masih ada oknum-oknum yang sekian lama bermain dalam sejumlah bisnis ilegal tapi selalu luput dari hukum.
Seperti di Kota Bitung, ada oknum ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) berinisial PH alias Boksa yang diduga bertugas membackup sejumlah bisnis ilegal.
Baca Juga: Terlibat Pemerasan, Seorang Aktivis Anti Korupsi di Sulut Diciduk Resmob Polda Sulut
Informasi diperoleh, Boksa diduga sudah lama membackup beberapa bisnis ilegal seperti permainan BBM jenis Solar ilegal hingga galian C ilegal di Kota Cakalang.
Dari aktivitas melawan hukum itu, Boksa pun diduga menerima sejumlah upeti dari para mafia tersebut.
"Dia (Boksa) sering terima jatah. Kami tahu itu, karena ada beberapa perusahaan yang sering dia datangi untuk ambil jatah," sebut sumber kepada wartawan, Rabu 6 Maret 2024.
Permainan oknum ketua ormas dalam membackup sejumlah perusahaan dalam permainan solar dan galian C ilegal diketahui sudah lama digeluti. Namun tidak pernah terendus dan sering luput dari penegak hukum.
Aktivitas Boksa itu pun sudah meresahkan masyarakat. Pasalnya, Boksa disebut sering mengancam.
"Kalau tidak diberi ya diancam, makanya kami minta aparat hukum bertindak," harap sumber.
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan saat dikonfirmasi mengungkapkan pihaknya mengatensi setiap tindakan melawan hukum apalagi dari oknum yang sering menyuarakan soal hukum.
"Namanya aktivitas ilegal ya wajib dituntaskan. Tidak hanya prakteknya saja, asal buktinya ada, orang-orang yang membackup itu semua juga pasti ditindak tegas," tegas kapolda sembari menekankan pihaknya akan menyelidiki informasi dan laporan tersebut.
Terpisah, Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut Stefani Runtukahu berharap Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan segera ambil tindakan masalah aktivitas-aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.
"Jangan sampai proses backup membackup ini untuk menguntungkan diri sendiri dan menyiksa masyarakat banyak," kata dia.
Meski oknum tersebut adalah seorang polisi atau aparat hukum atau juga menggeluti bidang hukum, tetap harus diproses. "Jangan beri mereka ruang. Siapapun itu, baik ormas pun tidak ada yang kebal hukum, makanya kalau sudah tak sesuai tupoksinya apalagi membackup bisnis ilegal harus ditindak," tukasnya.***
