Network
“Yang salah bukan sistem. Yang salah adalah angka yang dimasukkan di dalamnya. Makanya ini bermasalah dan manipulatif,” terangnya.
Data tersebut, lanjutnya, sudah dia kirimkan ke Bawaslu RI dan DKPP untuk bisa ditindaklanjuti.
“Kami harap ini bisa diambil langkah tegas. Kalau perlu sampai kepada pengulangan, sampai kepada diskualifikasi,” harapnya.
Ditambahkannya, ada kemungkinan masalah ini juga terjadi di Pemilu legislatif. “Jika yang hanya delapan calon DPD saja bisa, bagaimana dengan Pemilu legislatif yang lebih banyak lagi pesertanya,” ketusnya.
“Kita akan melakukan apa saja agar Pemilu bisa berjalan dengan jurdil. Jangan sampai nanti ada ribuan massa yang ke KPU, hingga ada akumulasi massa juga dari partai-partai peserta Pemilu untuk meminta pertanggungjawaban,” tambahnya.
Dia kembali menegaskan bahwa dirinya masih yakin dengan KPU agar bisa menghentikan rekap yang manipulatif dan tidak bisa dikontrol oleh KPU sendiri, sesegera mungkin.
“Ikutilah saja proses rekapan di PPK hingga kabupaten dan kota dan seterusnya hingga selesai. Itulah hasil yang murni dan semua bisa menerimanya apa adanya,” tegasnya lagi.***
