Network
Akibatnya, tenaga honorer tersebut hanya terdaftar di daerahnya masing-masing dan tidak pernah dilaporkan kepada pihak pusat.
"Jadi, mereka hanya terdaftar di daerah dan kepala daerahnya belum pernah melaporkan tentang tenaga honorer ini," tambahnya.
Mengenai hal ini, Junimart kembali mengulangi permintaannya agar seluruh data tenaga honorer di Kemenpan RB dilaporkan.
Baca Juga: Data KPK Mengejutkan! 6.389 Pejabat Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaannya
"Maka, saya minta supaya Kemenpan RB memberikannya kepada Komisi II, sudah berapa orang honorer yang terdaftar secara resmi di Kemenpan RB?" tegasnya.
Dalam kesempatan lain, Junimart juga membuka saluran pengaduan daring bagi tenaga honorer yang belum menerima perintah untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Junimart mengklaim bahwa Komisi II DPR RI tetap gigih dalam upayanya untuk memperjuangkan agar seluruh tenaga honorer menjadi PPPK, terlebih banyak keluhan yang juga disampaikan melalui media sosial.
"Anda dapat melaporkan masalah mereka dengan mengunjungi https://halojg.id/lapor/. Silakan buat laporannya sekarang, kami akan berjuang untuknya," ujar Junimart dalam pernyataannya pada pertengahan Mei 2023.
Seperti yang diketahui, masalah tenaga honorer dan rencana penghapusan mereka pada 28 November 2023 masih menjadi topik pembahasan di berbagai pihak.***
