Network
Selama ini lanjutnya, komponen BPIH ditopang dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji yang terlalu besar dan cenderung tidak sehat. “Harus ada langkah berani untuk mengoreksi dan menyeimbangkan. Hak dan kepentingan jutaan jemaah haji tunggu juga harus dilindungi,” katanya.
“Hasil dari penempatan maupun investasi (dana haji) juga menjadi hak dari jemaah haji tunggu (waiting list) yang berjumlah saat ini kurang lebih Lima juta orang selaku pemilik dana (shohibul maal),” tambahnya.
Menurutnya, langkah merasionalisasi dan mengoreksi dana haji harus segera diambil.
“Demi kemaslahatan yang lebih besar dan melindungi hak dari jutaan jemaah haji tunggu,” katanya.
Meski demikian, Mustolih berharap usulan kenaikan biaya haji masih bisa diturunkan dengan melakukan efesiensi. “Menyisir komponen-komponen biaya yang bisa dipangkas, tanpa mengurangi dan berdampak pada kualitas pelayanan penyelenggaraan haji,” katanya.
Selain itu katanya, soal dana haji, tidak hanya biaya haji reguler, penyelengggaraan biaya haji khusus (PIHK) yang dikelola travel, juga harus disampaikan ke publik.
“Penting untuk dipublikasikan karena ada ribuan orang menjadi calon jemaah haji khusus,” kata Mustolih.***
