MANADOKU.COM – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menghadiri deklarasi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau "AMIN" di Balai Andika, Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 2 September 2023.
Hanya jajaran dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem yang terlihat memadati lokasi kegiatan, di antaranya tampak Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid dan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie.
Yang menarik, beberapa menit setelah deklarasi dilakukan, PKS yang dipimpin langsung Presiden PKS Hi. Ahmad Syaikhu justru melakukan konferensi pers di Kantor DPP PKS di Jakarta.
Dalam konferensi pers tersebut, terdapat beberapa poin yang disampaikan Ahmad Syaikhu perihal kondisi politik saat ini yang justru seakan menunjukkan bahwa PKS belum menentukan sikap terkait putusan bahwa Muhaimin Iskandar Cak Imin menjadi Cawapres pendamping Anies Baswedan.
Baca Juga: Partai Gelora Resmi Dukung Capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Syaikhu menegaskan bahwa PKS masih berjuang bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024, berdasarkan Keputusan Majelis Syuro PKS.
Dia juga mengaku bersyukur karena PKB bisa bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, meski dikatakannya bahwa sebenarnya ada cara yang lebih smooth untuk menyambut PKB.
Selain itu, Syaikhu juga menyatakan PKS menghormati keputusan Partai NasDem dan PKB yang telah melakukan deklarasi pasangan AMIN di Surabaya.
Pada sisi lain, lanjut Syaikhu, pihaknya juga menghormati keputusan keluar dari koalisi yang diambil Partai Demokrat. PKS, kata dia, sangat memahami keputusan tersebut.
Dia menegaskan bahwa PKS masih berharap Partai Demokrat bisa kembali bersama dalam wadah Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Baca Juga: Begini Penjelasan Anies Baswedan tentang Kontroversi Cawapres
Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan alasan ketidakhadiran PKS dalam deklarasi pasangan AMIN di Surabaya.
Syaikhu menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang harus dilalui PKS dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang bersifat besar, seperti penetapan capres dan cawapres.
Makanya, kata dia, PKS harus lebih dulu melewati mekanisme berupa Musyawarah Majelis Syuro dalam memutuskan cawapres.***