Pemkot Manado Dapat Penghargaan UHC Award Dari Wakil Presiden RI

- 15 Maret 2023, 10:51 WIB
Wakil Presiden RI berikan penghargaan UHC Award Kepada Pemkot Manado
Wakil Presiden RI berikan penghargaan UHC Award Kepada Pemkot Manado /

MANADO, Pikiran Rakyat— Sebanyak 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia diberikan penghargaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, Selasa 14 Maret 2023 di Balai Sudirman Jakarta.

Wapres didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

“BPJS Kesehatan berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhi sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

 
BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

“BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), “ kata Gufron

Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” ujar Ghufron.

Baca Juga: Diresmikan Irjen Setyo Budiyanto, Bangunan Rumah Ibadah Dekat Area Polres Bentuk Toleransi Beragama di Bolmong 


Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023, sebanyak 472.187 jiwa penduduk di Kota Manado telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 476.910 jiwa atau sebesar 99,1%. Artinya, Pemerintah Daerah Kota Manado sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage (UHC) dimana 
hampir seluruh warga masyarakat di Kota Manado telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

“Saya bangga atas pencapaian UHC ini, terima kasih kepada BPJS Kesehatan di wilayah Kota Manado yang telah bekerja keras agar masyarakat Kota Manado bisa terjamin ke dalam Program JKN, Fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani dengan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi penduduk Kota Manado melalui Program JKN-KIS, “ Pungkas Walikota Manado Andrei Angouw dari rilis yang diterima.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado, Betsy Roeroe mengatakan, penghargaan JKN Award ini merupakan bukti nyata akan kepedulian Pemerintah Daerah Kota Manado kepada masyarakatnya.

“Kami akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah demi terus memastikan seluruh penduduk di Kota Manado terlindungi Program JKN. Penghargaan JKN Award sebagai wujud apresiasi pemerintah dan BPJS Kesehatan kepada walikota Manado beserta jajarannya. ” tutup Betsy.***

Editor: Horas Napitupulu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini