MANADOKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto telah memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga bulan Juni 2024. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 26 Februari 2024.
Airlangga Hartarto menyampaikan, "Dalam sidang kabinet paripurna, diputuskan tidak ada kenaikan tarif listrik dan BBM sampai bulan Juni 2024, termasuk yang bersubsidi. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan masyarakat."
Pengumuman ini memperkuat komitmen pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait harga BBM dan tarif listrik. Kebijakan ini juga akan berdampak pada target defisit fiskal APBN 2024, yang mencapai 2,29 persen terhadap PDB.
Menurut Airlangga Hartarto, pelebaran defisit tersebut sebagian disebabkan oleh subsidi untuk mencegah kenaikan harga listrik dan BBM.
Baca Juga: Salahgunakan BBM Subsidi Biosolar, Polda Jatim Tangkap Sopir dan Kernet Truk di SPBU
"Penanganan ini memerlukan anggaran tambahan untuk PT Pertamina dan PT PLN, yang akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih (SAL) serta pelebaran defisit anggaran di tahun 2024," ungkapnya.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa pelebaran defisit APBN tidak hanya dipengaruhi oleh subsidi listrik dan BBM, melainkan juga oleh penambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun untuk mendukung produksi padi di tengah ancaman El Nino.
"Saat ini, tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun diperlukan untuk menjaga tingkat produksi padi, terutama menghadapi ancaman El Nino. Begitu juga dengan program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp11 triliun, yang ikut menyumbang pada peningkatan defisit APBN 2024," tambahnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi, memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait harga BBM dan tarif listrik, serta mendukung sektor pertanian dalam menghadapi tantangan iklim.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara luas, sambil menjaga keseimbangan fiskal di tingkat nasional.
Nilai Defisit APBN
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berada dalam rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP), sebagaimana telah ditetapkan Pemerintah.
"Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga, sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8 persen dari GDP," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Februari 2024.
Defisit yang ditetapkan dalam sidang itu diharapkan dapat mewadahi komunikasi antara pemerintah sekarang dan pemerintah selanjutnya.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Presiden Jokowi pun meminta agar defisit APBN tersebut betul-betul dapat dikendalikan di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti dan gejolak karena faktor geopolitik.
Disclaimer: Artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul "Harga BBM dan Tarif Listrik Tak akan Naik Sampai Juni 2024".***