Network
MANADOKU.COM – Pelajar Islam Indonesia (PII) mengeluarkan pernyataan sikap tentang situasi yang terjadi di Palestina.
Pernyataan sikap tersebut dibuat Pengurus Besar (PB) PII setelah memperhatikan situasi yang terjadi di Palestina, sejak 7 Oktober 2023 lalu.
Apalagi, berdasarkan data yang diterima PB PII, tercatat per Jumat 3 November 2023, korban jiwa telah mencapai angka 9.061, termasuk di antaranya 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan.
Sementara jumlah korban luka melampaui 32.000 orang. Sebanyak 37 orang jurnalis dilaporkan meninggal dunia selama meliput konflik antara Israel-Palestina, sebanyak 32 jurnalis dari Palestina, 4 jurnalis dari Israel dan 1 jurnalis dari Lebanon.
Baca Juga: Galang Donasi, Aktivis Muslim Sulut Gelar Tabligh Kemanusiaan dari Manado untuk Palestina Besok
Serangan Israel juga telah merusak 4 kamp penampungan pengungsi, sekolah-sekolah, rumah sakit serta tempat ibadah.
PB PII menilai militer penjajah Israel telah melanggar hukum Hak Asasi Manusia (HAM), dan terbukti bahwa Israel telah memberlakukan blokade total, memutus aliran air dan listrik, serta memotong suplai makanan bagi warga sipil.
Bagi seluruh rakyat Indonesia, kata PB PII, segala bentuk penjajahan harus segera dihentikan. Selama lebih dari 75 tahun Israel menjajah Palestina.
Perlawanan rakyat Palestina dalam bentuk apapun terhadap militer Israel, termasuk yang terjadi akhir-akhir ini adalah upaya melawan kezaliman sekaligus mempertahankan tanah airnya dan merebut kemerdekaannya.
11 Poin Pernyataan Sikap PII
Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) bersama 33 Pengurus Wilayah
Pelajar Islam Indonesia (PW PII) dan seluruh kader Pelajar Islam Indonesia (PII) se-Nusantara, tanggal 5 November 2023 pada kegiatan Rapat Pimpinan Nasional Pelajar Islam Indonesia (RAPIMNAS PII), menyatakan:
- Mengutuk keras segala tindakan militer Israel kepada rakyat Palestina yang melakukan penyerangan kepada anak-anak, perempuan, orang tua dan seluruh rakyat Palestina.
- PII sebagai salah satu mata rantai perjuangan umat islam, menegaskan kembali hak-hak rakyat Palestina untuk melawan pendudukan militer Israel, termasuk hak melakukan perjuangan bersenjata. Hak rakyat Palestina untuk melakukan perlawanan bersenjata diabadikan dalam hukum kebiasaan internasional dan telah ditegaskan oleh Majelis Umum PBB dalam berbagai kesempatan.
- Menolak penggunaan kata "terorisme" untuk menggambarkan tindakan perlawanan rakyat Palestina.
- Menyampaikan duka cita yang mendalam atas ribuan masyarakat sipil yang meninggal atas terjadinya eskalasi kekerasan di jalur Gaza.
- Menyerukan agar segala bentuk penjajahan dan kekerasan yang menimbulkan jatuhnya korban kemanusiaan agar segera dihentikan dengan daya maupun upaya.
- Mengecam tindakan Israel yang melakukan pemblokiran logistik kepada warga sipil Palestina karena telah melanggar hukum Hak Asasi Manusia.
- Terpilihnya Indonesia sebagai anggota dewan HAM PBB Periode 2024-2026 berdasarkan hasil voting suara terbanyak diharapkan dapat berperan aktif untuk berkontribusi menyudahi segala bentuk penjajahan dan aneksasi Israel terhadap Palestina.
- Menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menyikapi penjajahan Israel terhadap Palestina dengan lebih rasional, tidak terprovokasi informasi hoaks dan menyesatkan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan memanfaatkan konflik Israel-Palestina sebagai kepentingan politik tertentu dan dapat berpotensi menimbulkan pecah belah di Indonesia.
- Menyerukan kepada dunia agar mengutuk dan mengambil Langkah tegas terhadap kebiadaban zionis Israel yang tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- Menyerukan kepada pihak-pihak terkait untuk terus mendorong adanya gencatan senjata dan ikut mendukung kemerdekaan Palestina.
- Menyerukan persatuan kepada negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) termasuk Indonesia untuk dapat lebih responsif terhadap konflik yang terjadi di Palestina sekaligus memberikan bantuan pangan dan kesehatan terhadap warga Gaza yang terisolasi karena kepungan tentara zionis Israel.***
