Network
/photo/2023/04/16/585613425.jpeg)
Manado, Pikiran Rakyat— Pemerintahan Walikota Manado Andrei Angouw dan Wakil Walikota Manado Richard Sualang mendapat kritikan dari Partai Nasional Demokrasi (NasDem).
Hal tersebut dilakukan saat rapat paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Selasa 11 April 2023 lalu.
Menariknya, sebagai wujud penolakan tersebut, kader Fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Manado memilih ‘Walk Out’ atau keluar dari rapat paripurna yang berlangsung alot dan dibanjiri interupsi mempertanyakan pembahasan ranperda tersebut.
“Kami dari fraksi Nasional Demokrasi (NasDem) melakukan walk out dalam rapat tersebut karena tidak adanya titik temu dan sangat cacat formil. Kami Walk Out sebagai bentuk penolakan penetapan Ranperda RTRW. Ini merupakan salah satu program strategis karena menyangkut perekonomian, sosial dan kebudayaan masyarakat, “ Ujar ketua Nasdem Manado Frederik Tangkau didampingi Sekretaris Erwin Tandaju.
Perlu diketahui, dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kota Manado tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023/2024 itu mendapat kritikan karna diduga adanya kepentingan politik yang tidak berpihak kepada masyarakat kota manado.
“Dalam penetapan Ranperda ini Pansus yang melakukan pembahasan adalah Pansus periode 2014-2019. Sementara untuk periode 2019-2024 belum pernah dilakukan pembahasan, “ Kata Srikandi Nasdem Yanti Kumendong.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD kota Manado dari Fraksi NasDem, Adrey Laikun mengatakan pemerintahan Walikota Manado Andrei Angouw sekarang tidak lagi memperhatikan masyarakat kecil dan hanya mementingkan kepentingan pengusaha dan ivestor.
“Perda RTRW ini bukan cuma kepentingan pengusaha, bukan cuma kepentingan investor tapi ada Sosial masyarakat di dalamnya. Tolong kalau bisa diberi kesempatan untuk dibahas lagi. Karena ada poin – poin yang perlu kami minta penjelasan apa sudah sesuai atau belum, “ Tutupnya.
