MANADOKU.com – Oknum Pegawai BRIN Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), AP Hasanuddin, sedang viral di media sosial, khususnya di kalangan warga Muhammadiyah.
Bagaimana tidak, AP Hasanuddin diduga telah memberikan komentar yang mempermasalahkan metode hisab yang diadopsi Muhammadiyah sehingga menghasilkan perbedaan dalam menentukan Lebaran.
Apalagi, dalam komentar yang telah discreenshoot oleh banyak akun Facebook itu, akun AP Hasanuddin juga memberikan komentar bernada ancaman untuk warga Muhammadiyah.
Baca Juga: Tentang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Begini Pernyataan Ketua Muhammadiyah Manado
"Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU
SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN," bunyi komentar akun AP Hasanuddin.
Kejadian ini bermula dari sebuah postingan di Facebook yang dibuat oleh akun Thomas Djamaluddin yang berisi kritikan terhadap Muhammadiyah karena dianggap tidak patuh pada pemerintah dalam menentukan hari raya Lebaran tahun 2023.
Akun Thomas Djamaluddin juga menyebutkan bahwa Muhammadiyah masih meminta fasilitas tempat sholat Ied, meskipun pemerintah telah memberikan fasilitas tersebut.
Postingan tersebut kemudian mendapatkan respon dari akun AP Hasanuddin yang menyatakan kemarahannya terhadap sikap Muhammadiyah dan menyebutkan akun Ahmad Fauzan S. dalam komentarnya.
Seruan Ketua PD Muhammadiyah Manado
Ketua PD Muhammadiyah Manado Hi. Rizal Arsyad melalui MANADOKU, ikut memberikan tanggapan dan seruan untuk warga Muhammadiyah terkait kegaduhan tersebut.
"Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H telah kita lewati dengan satu harapan bahwa seluruh rasa gembira dan bahagia serta senang yang luar biasa turut dirasakan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yang merayakan tidak peduli apakah dia merayakan idul Fitri 1 Syawal itu jatuh pada tgl 21 hari Jumat atau 1 Syawal jatuh pada tgl 22 hari Sabtu," ujarnya.
Namun, kata Rizal, kegembiraan dan kebahagiaan itu tak sepenuhnya dirasakan karena di berbagai media sosial internet serta WhatsApp disuguhkan sikap pernyataan kebencian bahkan pengancaman pembunuhan bagi pihak tertentu yang merayakan hari raya berbeda dengan ketentuan pemerintah.
Menurut Rizal Arsyad, pernyataan ini mungkin sebagai ekspresi diri warganet yang kurang paham atau pengetahuan ilmu tentang astronomi atau ilmu Falak yang masih kurang.
"Sehingga merasa apa yang dipahaminya itulah kebenaran, sementara pemahaman orang lain keliru, salah dan tidak bisa diterima. Inilah potret individu yang dangkal literasi, gagal toleransi serta anti moderasi," terangnya.
"Lebih mengagetkan lagi ketika seorang pakar mengatakan bahwa kok sudah tidak taat keputusan pemerintah lalu minta fasilitas pemerintah untuk sholat. Dua manusia yang tidak pantas menyandang predikat ilmuwan sebab sikap dan tutur kata yang sangat berbeda dengan sikap seorang ilmuwan bahkan pernyataan itu sudah mengancam dan bisa mengadu domba umat," ungkapmua.
"Bangsa ini berdiri dan dibangun oleh seluruh komponen bangsa jadi jangan ada yang merasa lebih memiliki atau mau mengatur semaunya republik ini. Kita semua komponen bangsa harus sadar bahwa mulai merebut kemerdekaan dan saat ini mengisi pembangunan itu adalah peran aktif seluruh komponen anak bangsa di dalamnya ada Muhammadiyah," katanya.
"Bahkan saat ini tidak ada satu pun yang bisa pungkiri bagaimana Muhammadiyah telah memberikan segala kekuatan daya kemampuan untuk negeri ini dan hampir tak ada satu pun ormas yang bisa menyaingi bahkan menyamai saja tidak," tegasnya.
"Dua oknum ini betul-betul telah mencederai bahkan menodai perjuangan bangsa yang sedang giat-giatnya menciptakan kehidupan yang penuh dengan toleransi dan moderasi beragama. Seakan dua program besar pemerintah hanya menjadi seruan bagi kelompok tertentu dan bukan untuk semua warga negara," sambungnya.
"Untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara tetap terjaga aman damai, maka seharusnya kedua oknum ini diproses oleh pihak yang bertanggung dan berwewenang agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak," pungkasnya.***