Network
MANADO HITS- Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022, untuk pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) sudah siap melaksanakannya. Pun, akan lebih intensif berkoordinasi dan berdiskusi dengan KPU Sulut.
“Bawaslu Sulut akan lebih intensif berkoordinasi dan berdiskusi dengan KPU Sulut sehingga menghindari ketegangan dalam pelaksanaan semua tahapan,” ujar Ketua Bawaslu Sulut, Kenly Poluan, kepada ManadoHits.com, Kamis 19 Mei 2022.
Menurut dia, demikian juga Bawaslu Sulut akan terbuka untuk berdiskusi dalam bingkai peraturan perundang-undangan dengan Partai Politik yang sedang melakukan konsolidasi memasuki tahapan verifikasi administrasi dan faktual.
“Bawaslu Sulut memiliki dokumen evaluasi pemilu 2019 di Provinsi Sulut, dan dokumen tersebut akan kami jadikan panduan dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024. Hal ini berarti peta masalah penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2024 sudah kami miliki dan dalami terus-menerus,” ucap dia.
Baca Juga: Renungan Harian Keluarga GMIM, 19 Mei 2022: Tanpa Hikmat Akan Sesat
Terkait kesiapan, lanjut dia, kesiapan Bawaslu Sulut dan kabupaten/kota pertama melakukan rapat evaluasi pengawasan partisipatif dan konsolidasi semua jajaran, baik anggota maupun sistem pendukung, jajaran sekretariat, di Gran Puri 17 sampai 18 mei 2022, semua siap melakukan pengawasan pemilu 2024 yang akan dimulai bulan juni 2022.
Kedua kami mematangkan program-program pengawasan yang akan dilaksanakan saat tahapan dimulai, ketiga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM di Bawaslu Sulut. Dan keempat memaksimalkan koordinasi bersama stakeholder Bawaslu, baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.
Kelima, menginformasikan masalah-masalah yang muncul di pemilu 2019 agar KPU, Parpol, dan semua stakeholder dapat bersama-sama menjadi bagian dari kerja pencegahan pelanggaran Pemilu dan ketujuh Bawaslu Sulut dan kabupaten/kota sedang menindaklanjuti program penyusunan indeks kerawanan pemilu 2024 di provinsi sulawesi utara.
“Bawaslu Sulut akan terus memaksimalkan fungsi-fungsi pencegahan melalui diskusi dengan semua pihak yang menjadi aktor dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Sulut,” kata dia.
Baca Juga: Renungan Harian Katolik, 19 Mei 2022: Yesus, Sumber Sukacita yang Sejati
Lanjut dia, sembari kami menunggu perbaikan peraturan yang secara formal akan dikeluarkan oleh Bawaslu RI setelah Peraturan KPU tentang tahapan pemilu dikeluarkan.
“Antara lain, pengaturan pengawasan tahapan, perbaikan pengaturan tata kerja dan pola hubungan, dan perbaikan pengaturan struktur organisasi dan tata kerja sekretariat, dan perbaikan perangkat peraturan lainnya,” kata dia.
Dia menjelaskan, akan tetapi karena alas hukum penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu 2024 masih sama dengan Pemilu 2019.
“Setidaknya hingga saat ini, Bawaslu Sulut dan seluruh Bawaslu kabupaten/kota yakin, kerja pengawasan pemilu 2024 dapat dilaksanakan lebih baik lagi,” ujar dia. ***
