Network
MANADOKU, Pikiran Rakyat - Harga bahan pokok (sembako) di pasar naik dan mengalami kelangkaan pasokan dalam beberapa hari terakhir ini.
Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan pihak-pihak terkait akan adanya potensi kenaikan harga dan kelangkaan bahan pokok (sembako) sejak 7 Februari 2023, pekan lalu.
Terpantau di pasar-pasar tradisional di DKI Jakarta, Jawa Barat sampai Sulawesi Utara, harga beras termurah yang biasanya Rp9.000 per kg naik hingga Rp12.000 per kg.
Beras kelas menengah biasanya Rp15.000 per kg naik menjadi Rp17.000 per kg. Harga minyak goreng curah naik dari Rp15.000 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Minyakita juga naik dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per liter.
Baca Juga: Ketua DPP Perindo Yerry Tawalujan Bantu 100 Driver Ojek Online Lokal Minahasa Selatan
Terkait kondisi tersebut, DPP Partai Perindo melalui Juru Bicara, Yerry Tawalujan menyoroti kinerja Kementerian-kementerian yang mengurus harga bahan pangan dan hasil pertanian.
"Para menteri yang terkait dengan penanganan harga bahan pokok jangan kalah dengan kesigapan Presiden," tegas Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yerry Tawalujan kepada wartawan.
Menurut Yerry, seharusnya para menteri tersebut membantu Presiden untuk dapat menstabilkan harga, sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.
Seharusnya, lanjutnya, Kementerian terkait sudah punya solusi untuk menangani setiap kali ada lonjakan harga bahan pangan atau kelangkaan pasokan.
"Sehingga pada saat ada gejala kelangkaan pasokan atau lonjakan kenaikan harga, solusinya langsung ada. Bukan nanti ada kenaikan baru bergerak," ujar Yerry, menjelaskan.
"Jangan tunggu masalah berlarut-larut seperti ini. Rakyat sudah berminggu-minggu teriak harga beras dan minyak goreng naik, baru dicarikan solusinya. Harusnya solusi sudah dipikirkan untuk antisipasi terjadinya masalah," jelas Yerry.
Dia menambahkan, dalam kondisi harga sembako yang naik dan langka, Pemerintah perlu memperbanyak operasi pasar dan memperbaiki alur distribusi pangan.
"Kementerian-kementerian yang terkait penanganan harga bahan pangan dan hasil pertanian harus perbanyak operasi pasar, dan bergerak serentak sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan," pungkasnya.***
