MANADO, Pikiran Rakyat - Politisi Partai Perindo Yerry Tawalujan meminta Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog untuk bersinergi melakukan banyak gerakan Pasar Murah.
Menurut Yerry Tawalujan, gerakan Pasar Murah merupakan instrumen untuk mengendalikan harga pangan di pasar. "Pasar Murah dilakukan sebelum menempuh langkah terakhir yaitu Operasi Pasar," ujar juru bicara Partai Perindo ini, Senin 27 Maret 2023.
Dia menjelaskan, Operasi Pasar baru akan dilakukan Pemerintah jika harga pangan sudah naik melebihi 10 persen.
"Kami melihat fakta di pasar-pasar basah harga cenderung naik dan belum nampak gerakan Pasar Murah yang seharusnya sudah mulai dilakukan oleh pemerintah," ungkapnya, menjelaskan.
Desakan untuk mengaktifkan banyak gerakan Pasar Murah, kata Tawalujan, merupakan bentuk intervensi awal di lapangan.
"Gerakan Pasar Murah oleh Pemerintah yang tentu dikomandani Badan Pangan Nasional harus segera dilakukan dan harus ada dampak psikologis dari gerakan itu," tegas Yerry Tawalujan.
"Harus dilakukan serentak, diliput oleh media, dan berdampak pada terkontrolnya harga bahan pangan di pasar dalam bulan Ramadhan ini," ujarnya, menjelaskan.
Jika harga pangan terjaga, kata Yerry Tawalujan, diharapkan nantinya pada saat menjelang Idul Fitri harga bahan pokok tidak akan naik terlalu jauh melebihi 10 persen.
Bahkan kalau perlu, harga bahan pokok dapat terjaga tetap stabil dan maksimal kenaikannya 5 persen saja. "Masyarakat sekarang ini sudah mulai berteriak terkait mulai naiknya harga bahan pokok di pasar," tegasnya.
Yerry Tawalujan menilai Badan Pangan Nasional saat ini lebih banyak turun ke ritel-ritel, supermarket. "Belum banyak turun ke pasar-pasar basah yang justru lebih dekat dengan masyarakat," ketusnya.
Menurut dia, itu menjadi masalah psikologis. "Kalau harga bahan pangan di pasar modern itu otomatis gampang dikontrol sebab sudah ada patokan harganya. Ada harga eceran terendah dan ada harga eceran tertinggi," terangnya lagi.
Sedangkan di pasar basah ini masih sulit terkontrol karena masih tergantung pada suplai dan demand. Tergantung ketersediaan dan permintaan barang.
"Nah, di pasar-pasar basah inilah yang perlu diintervensi oleh Badan Pangan Nasional karena mayoritas masyarakat menengah ke bawah membeli bahan pangan di pasar-pasaf basah tersebut," jelasnya.
"Jadi, pemerintah perlu bekerja ekstra untuk turun ke lapangan sampai di sentra-sentra perbelanjaan masyarakat, yaitu pasar basah atau pasar tradisional," pungkasnya.***