Network
MANADOKU.com - Bolsel dan Boltim (Bolaang Mongondow Timur), dua wilayah yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Bolsel-Boltim, memiliki kawasan hutan seluas 138.621,73 hektar.
Wilayah hutan dia Kabupaten yang berada di Sulawesi Utara (Sulut) tersebut terdiri dari Hutan Lindung seluas 53.884,54 hektar, Hutan Produksi tetap seluas 23.534,67 hektar, dan Hutan Produksi Terbatas seluas 61.242,52 hektar.
Namun, saat ini, hutan-hutan tersebut didominasi oleh lahan yang mengalami kritis. Dalam klasifikasi potensi kritis, luas lahan yang tergolong kritis mencapai 69.660,12 hektar (50,25%), sementara yang tergolong agak kritis mencapai 50.811,62 hektar (36,65%). Bahkan, terdapat pula wilayah yang masuk kategori sangat kritis seluas 4.108,90 hektar (2,96%).
Baca Juga: Tangisan Warga Desa Tobayagan Belum Terobati, Hadapi Dampak Parah Aktifitas Tambang Ilegal
James F.M Runtuwene, Kepala KPHP Bolsel-Boltim, mengakui bahwa pengawasan terhadap hutan masih lemah. "Kami kekurangan personel untuk melakukan pengawasan. Idealnya, setiap petugas kehutanan mengawasi 500 hektar kawasan hutan. Namun, karena keterbatasan personel, hal tersebut tidak bisa terpenuhi," ujarnya.
"Kami hanya bisa melakukan pengawasan pada titik-titik yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," tambah James.
James juga menyatakan bahwa kerusakan hutan di wilayahnya disebabkan oleh deforestasi, rehabilitasi hutan yang sangat kritis, serta konflik tenurial dan penguasaan lahan di dalam kawasan hutan. "Kami sudah beberapa kali menerima laporan mengenai perambahan hutan, terutama akibat aktivitas tambang liar," ungkapnya.
Baca Juga: Benelli VZ 125i Special Edition! Motor Skutik Anyar Mirip Honda BeAT dengan Fitur Lebih Lengkap
Di sisi lain, Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, juga mengakui lemahnya regulasi yang mendukung tindakan pemerintah kabupaten dalam mengatasi masalah ini.
