Network
/photo/2023/03/15/1210545341.jpeg)
Manado, Pikiran Rakyat— Meski sudah beberapa kali DPRD Sulut melakukan Hearing atau dengar pendapat terkait dengan pengaduan Keluarga Sumeysei, bahkan rapat gabungan komisi yang dipimpin Ketua Komisi dr.Fransiskus Andi Silangen, S.pB.KBD, namun ternyata persoalan ganti untung lahan bendungan kuil tak kunjung selesai.
Perlu diketahui, rapat terakhir yang digelar Rabu 9 Februari 2023 lalu menemui jalan buntu atau tidak ada kata sepakat. Padahal DPRD telah berupaya menghadirkan para pihak yakni, Keluarga pengadu Semeysei dan menghadirkan tiga Keluarga lainnya yang berperkara yakni Keluarga Karundeng, Keluarga Agu dan Keluarga Wenas.
Akibat tidak ada titik temu dalam rapat gabungan lalu, DPRD telah merekomendasikan para pihak untuk menempuh jalur hukum.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Raski Mokodompit berharap agar permasalahan ganti untung lahan di bendungan kuwil cepat selesai dengan pembuktian hukum.
"DPRD Sulut sudah berupaya untuk fasilitasi tapi tidak menemui jalan keluar. Makanya, silahkan berproses hukum, nanti hukum yang memutuskan. Begitupun soal dugaan mafia tanah, biarlah nanti dalam proses hukum akan terang benderang," Ujar Raski legislator Partai Golkar.
Hal yang sama juga di sampaikan Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) I , I Komang Sudana, kepada wartawan akhir pekan lalu. Dia menyatakan persoalan tersebut sudah diadukan hingga ke kepala BPN dan pihaknya sudah menjelaskan karena tidak ada kata sepakat maka di bawah ke prosea hukum.
Baca Juga: Pemkot Tomohon Diganjar Penghargaan UHC Dari Mendagri
"Jadi ada aduan hingga ke pusat ya, kami tetap berketetapan karena tidak ada kata sepakat silahkan proses hukum. Proses pengadaan kan sudah selesai, jadi tidak bisa ditinjau kembali tanpa putusan pengadilan," tutup I Komang. (***)
