Network
Penulis: BASO AFFANDI, SH*
AWALNYA Indonesia pra-reformasi tidak mengenal tradisi survei politik. Pada masa awal Republik (1950-57), demokrasi parlementer memang telah berdiri. Partai-partai politik yang bekerja dalam sistem itu kekurangan keterampilan serta dana buat mengerjakan survei-survei atas para pemilih.
Apalagi di Era itu juga kebutuhan akan survei maupun jejak pendapat belumlah menjadi sebuah kepentingan politik yang mendesak karena wakil rakyat dipilih masih dalam bingkai ”ditunjuk” bukan “dipilih”.
Survei yang awalnya sebagai alat guna memprediksi hasil pemilihan umum, bahkan di Negara yang kita kenal pemerintahannya menjalankan sistem demokrasi sekelas Amerika Serikat saja menerapkan jajak pendapat profesional pada pertengahan 1930an, sosok Robert Gallup memperkenalkan metode pengambilan sampel, guna memotret pergerakan keinginan rakyat di negara itu.
Di Indonesia, masa pergolakan Mahasiswa yang dikenal dengan Gerakan Reformasi jelang Soeharto lengser, barulah jajak-jajak pendapat politik terselenggara di Indonesia, meski tak seprofesional saat ini.
Baca Juga: Menakjubkan! 5 Destinasi Wisata Alam Terbaik di Tomohon
Sebut saja Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) yang awal masa Reformasi (1998) melaksanakan kerja kerja akademis ini.
Di era Reformasi tersebut, tokoh politik belum menggunakan survei sebagai instrumen penting dalam membuat kebijakan strategis internal dan eksternal, apalagi sampai pada tahap mendesain kerangka dasar elektoral yang prosesnya mampu membangun citra diri yang berefek pada soal elektoral.
Parpol di masa itu masih yakin dan “kekeh” pada kampanye tradisional yang mereka yakini lebih mumpuni dari kerja kerja akademik yang mamou memotret perilaku memilih (voting behaviour).
