Network
Manado, Pikiran Rakyat— Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Prof Dr H. Mohammad Mahfud Mahmodin, SH S.U, MIP menepis isu penundaan pemilu karena putusan pengadilan Jakarta Utara yang memenangkan gugatan sebuah partai dan meminta KPU untuk menunda pemilu sampai tahun 2025.
“Kita sudah siap. Pemerintah siap secara teknis, baik di KPU, fasilitas, keamanan, anggaran dan payung hukumnya. Intinya
pemerintah bersama rakyat akan tetap menyelenggarakan pemilu serentak pada 2024 nanti, ” Ujar Mahfud MD pada jumpa pers di Kantor Gubernur Sulut, Sabtu 18 Maret 2023 malam.
Lanjut Menkopolhukam juga menyebut Provinsi Sulut merupakan laboraturium pluralisme yang paling baik diantara Provinsi yang tersebar hingga kepelosok negeri sembari mengajak masyarakat Sulut secara bersama-sama menyuarakan untuk membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan Makmur.
“Kekompakkan antar pemeluk antar umat beragama begitu terasa. Terlihat disini bukan karena sandiwara-sandiwara tanpa perlu ada rekayasa politik yang besar. Disini alami dan tumbuh dengan sendirinya. Makanya malam ini saya serukan pesan pemilu Damai dari Sulawesi Utara, “ Kata Mahfud MD.
Baca Juga: Pemerintah Janji Alokasikan Dana Khusus Pertanian Usai Panen Raya ODSK di Bolmong
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Ardiles Mewoh mengungkapkan beberapa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) menjadi inti dalam menjalankan program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu 2024, termasuk proyeksi dan mitigasi terhadap potensi pelanggaran nanti.
“Terkait IKP Provinsi Sulut 2024 yang berada diposisi rawan kedua tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta. Namun smuanya bisa teratasi dengan kerjasama yang baik seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sulut. Berkaca dari Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, yang juga menepatkan Provinsi Sulut sebagai salah satu daerah dengan IKP yang tinggi tetapi Pemilu dan Pilkada tersebut bisa berjalan lancar dan kondusif, “ pungkas Mewoh dihadapan Mahfud MD yang didampingi Gubernur Olly Dondokambey bersama Forkopimda Sulut.
Mantan ketua KPU Sulut itu juga membeberkan beberapa isu politik identitas yang dapat mempengaruhi kondusifitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu di Sulut.
